Tugas Akuntansi Internasional

Perkembangan Akuntansi di Indonesia

Praktik akuntansi di Indonesia dapat ditelusur pada era penjajahan Belanda sekitar 17 (ADB 2003) atau sekitar tahun 1642 (Soemarso 1995). Jejak yang jelas berkaitan dengan praktik akuntansi di Indonesia dapat ditemui pada tahun 1747, yaitu praktik pembukuan yang dilaksanakan Amphioen Sociteyt yang berkedudukan di Jakarta (Soemarso 1995). Pada era ini Belanda mengenalkan sistem pembukuan berpasangan (double-entry bookkeeping) sebagaimana yang dikembangkan oleh Luca Pacioli. Perusahaan VOC milik Belanda-yang merupakan organisasi komersial utama selama masa penjajahan-memainkan peranan penting dalam praktik bisnis di Indonesia selama era ini (Diga dan Yunus 1997).

Kegiatan ekonomi pada masa penjajahan meningkat cepat selama tahun 1800an dan awal tahun 1900an. Hal ini ditandai dengan dihapuskannya tanam paksa sehingga pengusaha Belanda banyak yang menanmkan modalnya di Indonesia. Peningkatan kegiatan ekonomi mendorong munculnya permintaan akan tenaga akuntan dan juru buku yang terlatih. Akibatnya, fungsi auditing mulai dikenalkan di Indonesia pada tahun 1907 (Soemarso 1995). Peluang terhadap kebutuhan audit ini akhirnya diambil oleh akuntan Belanda dan Inggris yang masuk ke Indonesia untuk membantu kegiatan administrasi di perusahaan tekstil dan perusahaan manufaktur (Yunus 1990). Internal auditor yang pertama kali datang di Indonesia adalah  J.W Labrijn-yang sudah berada di Indonesia pada tahun 1896 dan orang pertama yang melaksanakan pekerjaan audit (menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan) adalah Van Schagen yang dikirim ke Indonesia pada tahun 1907 (Soemarso 1995).

Pengiriman Van Schagen merupakan titik tolak berdirinya Jawatan Akuntan Negara-Government Accountant Dienst yang terbentuk pada tahun 1915 (Soermarso 1995). Akuntan publik yang pertama adalah Frese & Hogeweg yang mendirikan kantor  di Indonesia pada tahun 1918. Pendirian kantor ini diikuti kantor akuntan yang lain yaitu kantor akuntan H.Y.Voerens pada tahun 1920 dan pendirian Jawatan Akuntan Pajak-Belasting Accountant Dienst (Soemarso 1995). Pada era penjajahan, tidak ada orang Indonesia yang bekerja sebagai akuntan publik. Orang Indonesa pertama yang bekerja di bidang akuntansi adalah JD Massie, yang diangkat sebagai pemegang buku pada Jawatan Akuntan Pajak pada tanggal 21 September 1929 (Soemarso 1995).

Kesempatan bagi akuntan lokal (Indonesia) mulai muncul pada tahun 1942-1945, dengan mundurnya Belanda dari Indonesia. Pada tahun 1947 hanya ada satu orang akuntan yang berbangsa Indonesia yaitu Prof. Dr. Abutari (Soermarso 1995). Praktik akuntansi model Belanda masih digunakan selama era setelah kemerdekaan (1950an). Pendidikan dan pelatihan akuntansi masih didominasi oleh sistem akuntansi model Belanda. Nasionalisasi atas perusahaan yang dimiliki Belanda dan pindahnya orang orang Belanda dari Indonesia pada tahun 1958 menyebabkan kelangkaan akuntan dan tenaga ahli (Diga dan Yunus 1997).

Atas dasar nasionalisasi dan kelangkaan akuntan, Indonesia pada akhirnya berpaling ke praktik akuntansi model Amerika. Namun demikian, pada era ini praktik akuntansi model Amerika mampu berbaur dengan akuntansi model Belanda, terutama yang terjadi di lembaga pemerintah. Makin meningkatnya jumlah institusi pendidikan tinggi yang menawarkan pendidikan akuntansi-seperti pembukaan jurusan akuntansi di Universitas Indonesia 1952, Institute Ilmu Keuangan (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara-STAN) 1990, Univesitas Padjajaran 1961, Universitas Sumatera Utara 1962, Universitas Airlangga 1962 dan Universitas Gadjah Mada 1964 (Soermarso 1995)-telah mendorong pergantian praktik akuntansi model Belanda dengan model Amerika pada tahun 1960 (ADB 2003). Selanjutnya, pada tahun 1970 semua lembaga harus mengadopsi sistem akuntansi model Amerika (Diga dan Yunus 1997).

Pada pertengahan tahun 1980an, sekelompok tehnokrat muncul dan memiliki kepedulian terhadap reformasi ekonomi dan akuntansi. Kelompok tersebut berusaha untuk menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif dan lebih berorientasi pada pasar-dengan dukungan praktik akuntansi yang baik. Kebijakan kelompok tersebut memperoleh dukungan yang kuat dari investor asing dan ­lembaga-lembaga internasional (Rosser 1999). Sebelum perbaikan pasar modal dan pengenalan reformasi akuntansi tahun 1980an dan awal 1990an, dalam praktik banyak ditemui perusahaan yang memiliki tiga jenis pembukuan-satu untuk menunjukkan gambaran sebenarnya dari perusahaan dan untuk dasar pengambilan keputusan; satu untuk menunjukkan hasil yang positif dengan maksud agar dapat digunakan untuk mengajukan pinjaman/kredit dari bank domestik dan asing; dan satu lagi yang menjukkan hasil negatif (rugi) untuk tujuan pajak (Kwik 1994).

Pada awal tahun 1990an, tekanan untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan muncul seiring dengan terjadinya berbagai skandal pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan perilaku investor. Skandal pertama adalah kasus Bank Duta (bank swasta yang dimiliki oleh tiga yayasan yang dikendalikan presiden Suharto). Bank Duta go public pada tahun 1990 tetapi gagal mengungkapkan kerugian yang jumlah besar (ADB 2003). Bank Duta juga tidak menginformasi semua informasi kepada Bapepam, auditornya atau underwriternya tentang masalah tersebut. Celakanya, auditor Bank Duta mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian. Kasus ini diikuti oleh kasus Plaza Indonesia Realty (pertengahan 1992) dan Barito Pacific Timber (1993). Rosser (1999) mengatakan bahwa bagi pemerintah Indonesia, kualitas pelaporan keuangan harus diperbaiki jika memang pemerintah menginginkan adanya transformasi pasar modal dari model “casino” menjadi model yang dapat memobilisasi aliran investasi jangka panjang.

Berbagai skandal tersebut telah mendorong pemerintah dan badan berwenang untuk mengeluarkan kebijakan regulasi yang ketat berkaitan dengan pelaporan keuangan. Pertama, pada September 1994, pemerintah melalui IAI mengadopsi seperangkat standar akuntansi keuangan, yang dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Kedua, Pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) melaksanakan Proyek Pengembangan Akuntansi yang ditujukan untuk mengembangkan regulasi akuntansi dan melatih profesi akuntansi. Ketiga, pada tahun 1995, pemerintah membuat berbagai aturan berkaitan dengan akuntansi dalam Undang Undang Perseroan Terbatas. Keempat, pada tahun 1995 pemerintah memasukkan aspek akuntansi/pelaporan keuangan kedalam Undang-Undang Pasar Modal (Rosser 1999).

Jatuhnya nilai rupiah pada tahun 1997-1998 makin meningkatkan tekanan pada pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan. Sampai awal 1998, kebangkrutan konglomarat, collapsenya sistem perbankan, meningkatnya inflasi dan pengangguran memaksa pemerintah bekerja sama dengan IMF dan melakukan negosiasi atas berbagaai paket penyelamat yang ditawarkan IMF. Pada waktu ini, kesalahan secara tidak langsung diarahkan pada buruknya praktik akuntansi dan rendahnya kualitas keterbukaan informasi (transparency). Berikut ini tabel ringkasan perkembangan akuntansi di Indonesia.

Prinsip Cost History vs Fair Value                        

Ada dua hal pokok yang diminta oleh pemakai laporan keuangan yaitu Stewardship dan Valuation. Stewardship adalah peran sistem akuntansi dalam melacak pemerolehan, penggunaan, dan pelepasan sumber daya dalam perusahaan. Stewardhip diambil dari laporan yang dikompilasi oleh steward untuk menghitung tindakan mereka tanpa kehadiran pemilik yang mempekerjakan mereka. Steward ini menyimpan catatan, biasanya dalam satuan moneter, atas sumber daya yang dipercayakan pada mereka. Catatan tersebut menyediakan saldo awal dan akhir dalam akun yang harus dipertanggunjawabkan (Balance sheet) dan juga perubahan dalam satu perioda (disajikan dalam Laporan Laba Rugi atau Perubahan Ekuitas). Ahli akuntansi independen yang memiliki reputasi (atau biasa disebut IPA’s) disewa oleh pemilik untuk menguji validitas laporan manajemen.

Penekanannya bukan pada pengukuran dan pelaporan nilai pasar sekarang akun neraca atau perubahan nilai tersebut selama suatu perioda.

Tujuan pokok keuangan dan audit adalah:

  1. mendeteksi pencurian atau penyalahgunaan sumber daya yang dipercayakan pada manajemen, dan
  2. untuk meyakinkan bahwa laba dihasilkan oleh sumber daya diukur dan dilaporkan secara wajar dan konsisten sepanjang waktu dan sesuai dengan GAAP dan GAAS.

Tentu saja pemilik ingin mengetahui aset mana saja yang bernilai dan apakah aset tersebut berkurang nilainya sepanjang waktu. Mereka juga ingin mengetahui struktur perubahan nilai dan kemungkinan yang terjadi masa depan sehingga mereka dapat menaksir nilai sekarang dan prospek perusahaan. Tapi neraca GAAP tidak memiliki derajat yang tinggi atas relevansi untuk tujuan penilaian. Meskipun laporan laba rugi GAAP memberikan ukuran penting dari perubahan angka laba atas kekayaan pemilik; dapat digunakan untuk mengestimasi nilai ekonomik –laba bersih GAAP jelas bukanlah suatu ukuran laba ekonomik.

Awal dekade abad 20, ketika kepemilikan perusahaan AS menjadi terdispersi dan kontrol efektif didelegasikan kepada manajer profesional, banyak permintaan investor ekuitas atas sistem informasi berbasis nilai.

Harapan bahwa laporan keuangan auditan sendiri akan memberikan basis yang cukup untuk berinvestasi mencerminkan ketidakpahaman yang serius atas prinsip dan metoda akuntansi publik. Nilai sebagian besar aset dan kewajiban dicatat pada neraca berdasarkan kos historis yaitu jumlah yang dibayar untuk aset individual dan terjadi untuk kewajiban pada saat diperoleh atau diambil, dikurangi depresiasi dan amortisasi. Oleh karena itu, balance sheet tidak perlu dan secara umum tidak mengungkapkan nilai yang dapat diperoleh jika aset tersebut dijual atau kewajiban dilunasi. Kenyataannya, angka-angka pada neraca tidak disesuaikan dengan perubahan daya beli dollar.

Alasan utama adalah estimasi handal atas nilai pasar dari hampir semua aset perusahaan secara umum sulit dan sering tidak mungkin diperoleh. Nilai pasar aset individual bergantung pada variabel-variabel seperti jumlah yang dibeli, kondisi pasar ketika dibeli, dan ketersediaan kutipan harga yang handal.

Beberapa aset, khususnya barang dalam proses untuk persediaan akan memiliki nilai pasar ketika barang tersebut terjual. Aset seperti tanah, gedung, dan peralatan sering tidak memiliki nilai pasar tertentukan secara efektif sampai aset tersebut dijual atau diganti.

– Aset bertujuan khusus seperti tools dan program software komputer sering tidak memiliki nilai pasar tertentukan atau kos pengganti yang terukur.

– Banyak aset yang tergantikan oleh adanya teknologi baru. Misalnya kabel telepon diganti dengan wireless fiber optic atau transmisi satelit.

– Susah juga menilai aset tak berwujud seperti penelitian dan pengembangan (R&D), periklanan, pelatihan personel, merek dagang, dan goodwill, yang sering tidak dibeli dan dijual secara terpisah dari perusahaan yang mengembangkannya.

Yang pasti, kesulitan tersebut tidak menghalangi semua upaya profesi akuntansi untuk menciptakan realitas ekonomi yang lebih luas dalam laporan keuangan auditan. Tapi hasil dari usaha tersebut bersifat instruktif. Contohnya: SEC mewajibkan penggunaan kos pengganti aset tetap pada tahun 1976, perusahaan menyatakan bahwa penerapan tersebut kosnya besar (bahkan sia-sia) seperti yang disyaratkan dalam FAS 33 pada tahun 1978, sehingga lebih baik menggunakan penyajian dengan tingkat harga yang disesuaikan pada statemen tambahan (supplementary statement).

Ada dua hal dalam perkembangan akuntansi publik yang harus diuji kembali yaitu (1) usaha untuk menggambarkan “fair value” pada neraca perusahaan dan (2) evolusi terkait “rules-based accounting”.

1. Problem with Fair Value

Dalam sejarah akuntansi, kepercayaan telah diyakinkan dalam praktek akuntan, hanya angka yang berasal dari transaksi dengan pihak-pihak yang berkeinginan dan bebas berkehendak (arm’s length transaction) yang dapat diverifikasi oleh auditor.

Perkembangan pasar keuangan baru dan pasar komoditas dalam beberapa dekade yang lalu telah memperluas cakupan aset dan kewajiban yang akuntan merasa nyaman dengan menilai kembali pada suatu basis periodik.

Diawali pada akhir 1980an ada dorongan FASB untuk menyajikan nilai pasar aset dan kewajiban pada neraca. Tapi jika prinsip kepercayaan menjadi angka yang lebih relevan, langkah nyata yang telah diambil untuk mengimplementasikan akuntansi nilai pasar menjadi cacat serius.

Kita dapat mengambil kasus FAS 115 (diadopsi tahun 1993) yang mewajibkan perusahaan untuk merevaluasi semua aset finansial yang diperjualbelikan secara reguler pada pasar sekuritas sebesar nilai pasarnya pada akhir perioda akuntansi. Meskipun banyak yang merekomendasikan ide ini, revaluasi tidak diterapkan secara konsisten. Debt Securities dalam kelompok “held for maturity” tidak direvaluasi meskipun nilai pasarnya harus dilaporkan pada catatan. Tapi jika debt didesain sebagai “held for sale”, sekuritas tersebut dicatat sebesar nilai pasar pada neraca (meskipun perubahan nilai tidak dilaporkan sebagai laba sekarang, mereka memasukkannya sebagai bagian dari “comprehensive income”. Ketidakkonsistenan tersebut kelihatan didorong oleh tekanan politik dari beberapa perusahaan, khususnya bank komersial, yang ingin melindungi laporan laba rugi mereka dari perubahan harga pasar, meskipun harga tersebut dapat dengan mudah dan handal ditentukan oleh setiap orang melalui surat kabar atau komputer. Penyimpangan ini seharusnya dihilangkan; setidaknya, semua aset yang identik atau terbandingkan seharusnya menerima perlakuan akuntansi yang sama, sepanjang konsep penandingan dipertahankan (misalnya, pada satu sisi transaksi lindung nilai seharusnya tidak direvaluasi jika pada sisi yang lain tidak dapat direvaluasi secara handal).

Sebaliknya, sediaan –aset yang jauh lebih penting untuk hampir semua perusahaan daripada sekuritas –hampir tidak pernah dilaporkan pada nilai pasar (kecuali pada catatan), meskipun meretia dapat dinilai dengan handal pada tanggal neraca. Sediaan biasanya dicatat berdasarkan pengukuran yang dapat mendistorsi nilai neraca (pada penggunaan metoda LIFO) atau nilai laporan laba rugi (jika metoda FIFO digunakan). Pada posisi perlakuan akuntansi sekarang, penulis merekomendasikan sediaan dinilai sebesar opportunity cost-nya jika jumlah tersebut dapat dipercaya. Seperti kasus sediaan yang tergantikan secara regular, termasuk bahan baku dan sediaan dibeli untuk dijual kembali.

Jika sediaan yang diproduksi dapat dilaporkan pada opportunity cost yang dapat ditentukan secara handal, nilai yang dimasukkan hanya kos pengganti sediaan (tidak termasuk alokasi arbitrer dari biaya tetap). Perubahan tersebut akan mengeliminasi satu metoda penting yang memungkinkan manajemen memanipulasi laba bersih yang dilaporkan –yaitu, pembuatan barang untuk sediaan yang tidak mungkin terjual sehingga biaya tetap yang sebaliknya akan dilaporkan sebagai biaya sekarang dapat dikapitalisasi. Meskipun manipulasi ini tidak dapat berlangsung lama, hal ini akan menjadi mahal karena menyia-nyiakan sumber daya dan juga menyesatkan investor.

Kegagalan SEC dan FASB dalam penilaian sediaan hanya dapat diatribusikan ke fiksasi mereka pada aset keuangan. Tapi yang lebih bermasalah daripada ketidakkonsistenan dalam penerapan akuntansi nilai pasar adalah suatu pengembangan hubungan yang disebut akuntansi nilai wajar (fair value accounting) –salah satunya adalah kemungkinan kerusakan yang substansial atas kepercayaan dari laporan akuntansi keuangan. Peristiwa kritis pada munculnya akuntansi nilai wajar terjadi pada tahun 1992, ketika SEC secara publik mengijinkan Enron (dan barangkali perusahaan energi lainnya) untuk melaporkan laba bersih yang substansial atas kontrak untuk menyediakan tenaga sepanjang perioda selama 10 tahun. Laba yang dilaporkan berdasarkan pada estimasi manajer Enron atas nilai sekarang dari aliran kas masa datang (termasuk pilihan mereka menggunakan discount rate).

Pada saat yang sama, FASB menginisiasi usaha untuk memperluas akuntansi nilai wajar pada derivatif (bahkan yang digunakan sebagai lindung nilai). Melalui perdebatan panjang, FAS 133 diadopsi pada tahun 1998, yang mengharuskan perusahaan menentukan nilai wajar untuk semua derivatif selain yang digunakan untuk melindungi aset atau kewajiban. Akibatnya, banyak derivatif yang tidak diperdagangkan pada pasar sekuritas harus ditandai dengan model tersebut, yang memberikan peluang yang substansial kepada manajer untuk menghitung nilai wajar derivatif tersebut.

Jadi penilaian wajar secara efektif telah diperluas untuk semua jenis aset tetap, memampukan manajer untuk mencatat income mendahului bukti yang handal yang menunjukkan income telah diterima.

2. The Problem of Rules-Based Accounting

Mengatasnamakan realita ekonomi, kemudian pergerakan nilai wajar kemungkinan berhasil terutama dalam memperbesar peluang manajer untuk memanipulasi laporan keuangan. Cukup ironis, autoritas akuntansi juga terlihat pada tahun akhir-akhir ini membatasi peluang tersebut dengan merumuskan GAAP dalam aturan yang sangat rinci yang berusaha menentukan secara tepat apa yang seharusnya dilakukan untuk semua kemungkinan yang terjadi. Tapi pengaruh sistem “rules based” tersebut masih jauh dari apa yang diinginkan oleh autoritas.

Sesuai pendekatan rules-based (sebagai lawan dari principle-based), manajer dan konsultan mereka membuat prosedur akuntansi yang secara teknik sesuai dengan GAAP, meskipun prosedur tersebut cenderung menyesatkan investor dan merusak substansi atau spirit dari GAAP. Akuntan tidak saja kesulitan dengan tantangan penggunaan prosedur tersebut, tapi sering mengusulkan atau menyarankan sesuai dengan desain mereka. Dalam kasus ini, praktik akuntan publik telah menjadi mirip dengan praktik pajak, yang pada kondisi tersebut klien meminta dan akuntan menyediakan keahlian dalam cara menghindari persyaratan substantif GAAP yang masih memenuhi kepatuhan secara teknik.

Ada beberapa alasan untuk pendekatan rule-based. Pertama, auditor yakin mereka dapat menghindari jeratan hukum jika mereka dapat menunjukkan bahwa mereka telah mengikuti aturan tersebut. Kedua adalah ketakutan kehilangan klien karena menolak memberikan atestasi sesuai prosedur akuntansi yang secara teknik telah sesuai dengan GAAP. Ketiga, badan pemerintah seperti SEC cenderung menetapkan atau mendorong aturan, kemudian meminta ketaatan yang ketat. Hal ini melindungi badan pemerintah tersebut dari klaim favoritisme dan arbitrer, pencegahan campur tangan politik.

Last but not least, GAAP telah dikritik karena GAAP memberikan peluang kepada manager atas beberapa tingkat pilihan, setidaknya pada keadaan tertentu. Misalnya, aset pada saat dibeli dapat didepresiasikan secara lebih cepat atau lebih lambat dengan menerapkan metode garis lurus atau sum of the year digit, atau metode lain tergantung pada estimasi masa manfaat ekonomik aset tersebut dan nilai residunya. Begitu juga halnya dengan persediaan dapat menggunakan FIFO atau LIFO.

Prinsip-prinsip akuntansi sangat jelas. Pendapatan harus diakui sampai tersedia bukti yang objektif dan handal. biaya harus ditandingkan dengan pendapatan yang terkait dengan pengeluaran tersebut atau pada perioda ketika aset ditentukan tidak memiliki manfaat di masa datang. Yang paling penting, angka-angka dalam laporan keuangan seharusnya lebih dapat dipercaya, karena telah diverifikasi oleh akuntan publik independen yang melakukan audit dan menyakini bahwa angka-angka tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar GAAP. Karena telah memenuhi kondisi tersebut, laporan laba rugi tradisional akan menjadi catatan yang wajar dan konsisten dari suatu operasi perusahaan dan tentunya saja memenuhi fungsi pelayanan dari akuntansi publik.

Tapi seperti yang dijelaskan penulis, GAAP accounting tidak , tidak dapat, dan seharusnya tidak berusaha untuk menyediakan jenis informasi tentang profitabilitas dan nilai perusahaan yang diperlukan untuk keputusan investor. Begitu juga halnya informasi nilai tambah yang seharusnya menjadi panduan bagi manajer perusahaan dalam pengambilan keputusan dan basis dalam menilai kinerja dan kompensasi. Untuk informasi tersebut, manajer akan lebih baik menggunakan ukuran laba ekonomik. Perusahaan dapat saja mengungkapkan laba ekonomik sesuai dengan keinginannya tapi sebagai supplemen untuk statemen GAAP tradisional, bukan dengan mengganti laba akuntansi yang telah ada.

 

 

Perlunya SAK Konvergen ke IFRS

PSAK No 58 adalah peryataan standar akuntansi keuangan tentang Operasi dalam Penghentian. Isi dari peryataan ini (PSAK No 58 ) bertujuan untuk prinsip-prinsip pelaporan infornasi tentang operasi dalam penghentian, yang diterapkan untuk operasi dalam penghentian pada semua perusahaan. Suatu operasi dalam penghentian dapat dilepaskan secara keseluruhan atau sebagian demi sebagian, tetapi proses tersebut harus selalu dilaksanakan sesuai dengan suatu rencana keseluruhan untuk menghentikan operasi tersebut.

IFRS (International Financial Reporting Standard) merupakan pedoman penyusunan laporaan keuangan yang diterima secara global. Jika sebuah negara menggunakan IFRS, berarti negara tersebut telah mengadopsi sistem pelaporan keuangan yang berlaku secara global sehingga memungkinkan pasar dunia mengerti tentang laporan keuangan perusahaan di negara tersebut berasal.
Alasan perlunya standar akuntansi internasional :
• Peningkatan daya banding laporan keuangan dan memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional
• Menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan.
• Mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis.
• Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju “best practise”.
Permasalahan yang dihadapi dalam impementasi dan adopsi IFRS :
• Translasi Standar Internasional
• Ketidaksesuaian Standar Internasional dengan Hukum Nasional
• Struktur dan Kompleksitas Standar Internasional
• Frekuensi Perubahan dan Kompleksitas Standar Internasional

Perbandingan IFRS dan PSAK (1)
IFRS
• S/d status 2006, terdiri 37 standar dan 20 interpretasi:
– 7 new standards IFRS
– 30 standar IAS
– 9 new Interpretation (IFRIC)
– 11 Interpretasi (SIC)
• Dimulai sejak 1974 (IAS)
• Lebih merupakan standar umum, hanya ada 4 standar khusus industri
PSAKØ
• S/d status 2006, PSAK s/d 2006, terdiri dari 59 standar dan 6 interpretasi, umumnya adari IAS, namun beberapa menggunakan referensi SFAS.
• Dikembangkan sejak 1994 (PAI)
• Ada banyak standar khusus industri (15 standar)

Perbandingan IFRS dan PSAK (2)
IFRS
• First time adoption of IFRS
• Share-based payment
• Business Combinations
• Insurance Contract
• Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
• Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
• Financial Instruments: Disclosures
PSAK
• Belum diadopsi.
• PSAK 53 belum adopsi IFRS 2, referensi menggunakan US SFAS 123.
• PSAK 22 belum mengadopsi IFRS 3, referensi menggunakan IAS 22 (1993).
• PSAK 28 dan 36, belum adopsi IFRS 4, referensi menggunakan US SFAS dan regulasi industri asuransi.
• PSAK 58 belum adopsi IFRS 5, referensi menggunakan IAS 35 (1998).
• PSAK 29 dan 33, belum adopsi IFRS 6, referensi US SFAS dan regulasi industri
• PSAK 31 dan 55, belum adopsi IFRS 7, referensi menggunaka IAS 30, US SFAS dan regulasi industri.

Indonesia akan mengadopsi IFRS secara penuh pada 2012, Strategi adopsi yang dilakukan untuk konvergensi ada dua macam, yaitu big bang strategy dan gradual strategy. Big bang strategy mengadopsi penuh IFRS sekaligus, tanpa melalui tahapan – tahapan tertentu. Strategi ini digunakan oleh negara – negara maju. Sedangkan pada gradual strategy, adopsi IFRS dilakukan secara bertahap. Strategi ini digunakan oleh negara – negara berkembang seperti Indonesia.
Hambatan konvergensi biasanya muncul atas beberapa isu akuntansi dan pelaporan keuangan berikut:
• Pengakuan dan pengukuran:
 financial assets and derivative financial instruments, impairment losses, provisions, employee benefit liabilities, income taxes;
• Akuntansi Penggabungan Usaha
• Pengungkapan atas:
 related party transactions,segment information.
sasaran konvergensi PSAK ke IFRS yang direncanakan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI:
1. Tahap adopsi (2008 – 2010)
Adopsi seluruh IFRS ke PSAK, Persiapan infrastruktur yang diperlukan, Evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku.
2. Tahap persiapan akhir ( 2008 – 2010)
Penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan, Penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS.
3. Tahap implementasi (2008 – 2010)
Penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap, Evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif.
Sesuai dengan rodmap konvergensi PSAK ke IFRS (International Financial Reporting Standart) maka saat ini Indonesia telah memasuki tahap persiapan akhir (2011) setelah sebelumnya melalui tahap adopsi (2008 – 2010), setelah itu resmi per 1 Januari 2012 Indonesia menerapkan IFRS. PSAK No 58 adalah PSAK yang berlaku efektif per 1 januari 2011
Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual & Operasi yang Dihentikan IFRS 5
Non-current Assets Held for sale and Discontinued Operations. (Dari berbagai sumber)

Nama   :  Martha Kristiani K.

NPM    :  20208776

Kelas   :  4EB06

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s